Penurunan Kelulusan UN Indikator Peningkatan Kejujuran

Penurunan Kelulusan UN Indikator Peningkatan Kejujuran

SEMARANG--MI: Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan Prof Mungin Eddy Wibowo menilai penurunan tingkat kelulusan dalam Ujian Nasional 2010 menunjukkan peningkatan kejujuran dalam pelaksanaannya.

"Penurunan tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN) 2010 ini memang terjadi di beberapa daerah. Hal itu dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah adanya peningkatan kejujuran dalam pelaksanaannya," katanya di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (28/4).

Menurut dia, kejujuran memang menjadi tema dalam pelaksanaan UN tahun ini, yakni bagaimana siswa dapat berprestasi namun harus jujur dalam menggapainya, termasuk kejujuran berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan UN.

"Tema kejujuran itu diperkuat dengan penandatanganan pakta kejujuran oleh berbagai pihak, mulai dari tingkat pusat hingga dinas pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk berkomitmen terhadap kejujuran," katanya.

Ia mengatakan, penilaian tingkat kejujuran dalam pelaksanaan UN 2010 yang lebih tinggi dibandingkan pelaksanaan UN tahun-tahun sebelumnya juga diperoleh berdasarkan peta kejujuran yang dimiliki BSNP.

"Kami memiliki peta kejujuran untuk mengukur dan memetakan potensi kejujuran atau kecurangan yang terjadi, dan tahun ini ternyata tingkat kejujuran dalam pelaksanaan UN lebih tinggi," kata Mungin yang juga mantan Ketua BSNP itu.

Terlebih lagi, kata dia, pihak yang terlibat dalam pelaksanaan UN tahun ini, termasuk terkait pengawasan dan pemantauan memang lebih banyak, sehingga potensi-potensi kecurangan dapat ditekan seminimal mungkin.

"Dalam pelaksanaan UN tahun ini juga ada UN ulangan bagi siswa yang tidak lulus UN utama dan susulan, sehingga para siswa tentunya enggan berbuat tidak jujur dan lebih terpacu untuk mengasah kemampuannya sendiri," katanya.

Para siswa pasti lebih memilih mengandalkan dan mengasah kemampuan sendiri dalam mengerjakan UN, lanjutnya, sebab kalau mereka sampai tidak lulus UN utama masih ada kesempatan satu kali lagi di UN ulangan.

Namun, ia mengakui bahwa penurunan tingkat kelulusan UN bisa disebabkan kurangnya upaya pihak sekolah untuk memacu dan menyiapkan siswanya dalam menghadapi UN, baik persiapan secara materi maupun mental.

Ditanya tentang penurunan kelulusan UN karena dampak majunya jadwal UN, ia membantahnya, sebab sosialisasi ke seluruh pihak terkait majunya jadwal UN 2010 dibandingkan tahun lalu sudah dilakukan sejak lama.

"Kami sudah melakukan sosialisasi sejak Oktober 2009 bahwa jadwal UN yang biasanya diselenggarakan bulan April dimajukan menjadi Maret, karena harus menyesuaikan dengan jadwal UN ulangan," katanya.

Oleh karena itu, kata Mungin, majunya jadwal penyelenggaraan UN 2010 tidak bisa dijadikan alasan yang menyebabkan penurunan tingkat kelulusan, sebab waktu yang diberikan kepada sekolah untuk persiapan sudah dianggap cukup. (Ant/OL-03)

_mediaindonesia.com_

Sri Mulyani Ditumbalkan Demi Suasana Politik yang Kondusif

JAKARTA - Mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menimbulkan beragam reaksi. Politisi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Hendrawan Supratikno menilai Menkeu sengaja dikorbankan oleh pihak-pihak tertentu.

"Kalau dalam teori konspirasi dia seperti dikorbankan oleh kelompok mafia," terang mantan anggota Pansus Hak Angket Bank Century itu kepada okezone via telepon, Kamis (6/5/2010).

Sri, sambung dia, juga sengaja dikorbankan untuk menciptakan suasana politik yang kondusif dan adem serta suasana kabinet yang lebih kooperatif. "Karena selama ini dia bersitegang terus dengan orang-orang partai, sehingga dia dikorbankan untuk itu," imbuhnya.

Hendrawan melihat sosok Sri yang lebih condong mendengarkan suara dunia barat yang notabene bermazhab neolib itu lah yang membuat Sri tidak disukai orang. "Dia dianggap tidak bisa diajak kerjasama, dianggap mengusung neolib dan lebih mendengar suara Washington. Bukankan itu kritik yang sudah lama dilontarkan para ekonom bermazhab nasionalis?," paparnya.

Atas beragam tudingan dan serangan dari lawan-lawannya, Anggota Komisi VI itu berharap Sri dapat menerimanya dengan lapang dada. "Mudah-mudahan dia dapat menerima ini dengan hati yang tabah," harapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati mundur sebagai Menteri Keuangan dan menerima posisi Managing Director dari World Bank. Keputusan Sri ini disambut dengan beragam di masyarakat, ada yang mendukung ada juga yang menyayangkan.

Presiden SBY pun merestui keputusan Sri. Menteri Keuangan yang tahun ini banyak disorot publik karena terseret skandal Bank Century itu akan berkantor di Washington, Amerika Serikat mulai 1 Juni mendatang.(bul)(mbs)

_okezone.com_

Guru Harus Kembangkan Tradisi Ilmiah

Guru Harus Kembangkan Tradisi Ilmiah

Para guru harus mengembangkan tradisi ilmiah.Tradisi ini dibangun dari tradisi membaca sejak dini dan dimulai dari keluarga. Selain itu, guru juga perlu mengembangkan budaya berpikir.

Guru juga harus membiasakan dan mencontohkan peserta didik untuk menulis. Tradisi ilmiah guru dikembangkan dengan membaca, berpikir, dan menuangkan pikiran dalam bentuk tulisan. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pendidikan Nasional (Ka Biro PKLN Kemendiknas) Agus Sartono, mewakili Menteri Pendidikan Nasional, saat membuka Lokakarya Tradisi Ilmiah Guru di Kemendiknas, di Jakarta. “Kita perlu mengembangkan budaya giat belajar untuk mengajar dan belajar sepanjang hayat, mengajar sepanjang zaman. Guru boleh meninggal dunia,namun tulisannya akan terus mengajar hingga kiamat,”kata Agus.

Agus mengungkapkan, tradisi ilmiah di lingkungan guru dan dosen masih rendah. Hal ini, kata dia, dapat dilihat dari indikator karya ilmiah guru.Dia menyebutkan,dari 2,6 juta guru di Indonesia untuk guru golongan IVB hanya 0,87% yangmelakukantradisiilmiah,guru golongan IVC sebanyak 0,07%,dan golongan IVD sebanyak 0,02%. “Persyaratan untuk naik (ke golongan) IVB tidak hanya cukup dengan mengumpulkan angka kredit mengajar saja,tetapi salah satu komponennya menulis karya ilmiah,” ujar Agus. Sementara, kata Agus, jumlah publikasi ilmiah nasional dosen sebanyak 6%,sedangkan publikasi ilmiah internasional dosen 0,2%. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, kata dia, terus mendorong para dosen untuk melakukan penelitian dengan berbagai program.

“Sekarang sedang dipikirkan oleh pemerintah untuk membuat dana abadi pendidikan. Salah satu komponennya adalah untuk riset,”ujarnya. Untuk meningkatkan tradisi ilmiah guru, kata Agus, pemerintah mulai dengan memberikan beasiswa peningkatan kualifikasi S-1 dan D-4. Selain itu, kata dia, dengan tunjangan sertifikasi diharapkan guru-guru lebih giat lagi menulis. “Kalau dia (guru) giat menulis, maka angka kreditnya akan semakin besar. Dia akan naik pangkat dan kualifikasinya akan semakin baik,”katanya. Ketua UNITWIN-UNESCO Johannes Gunawan menyampaikan, salah satu kondisi guru di Indonesia yang memerlukan pengembangan lebih lanjut adalah kemampuan guru pada umumnya yang belum terbiasa dengan tradisi ilmiah atau scientific tradition.

Sebagian besar guru, kata dia,belum memiliki kompetensi dalam penulisan karya ilmiah.“Hal ini terjadi di berbagai bidang, baik tentang substansi keilmuan yang diembannya maupun tentang metode pembelajaran,” katanya. Penyebabnya, kata Johannes, antara lain karena berbagai keterbatasan yang dihadapi guru, baik dalam mengakses informasi melalui perangkat keras untuk melakukan telusur informasi maupun penguasaan metode ilmiah oleh guru. Selain itu,kata dia,masih terdapat kelangkaan berbagai wahana atau pola pengembangan ilmu dan keterampilan guru di mana guru dapat bertukar dan berbagi informasi yang penting bagi peningkatan profesionalismenya.

Johannes mengatakan, UNITWIN-UNESCO,sebagai salah satu UNESCO chair di Indonesia, bertugas mengembangkan hak untuk pendidikan. “Lokakarya ini bertujuan mengeksplorasi berbagai kesempatan dan kemungkinan untuk membangun dan meningkatkan tradisi ilmiah guru di Indonesia,” ujarnya. Program Spesialis Pendidikan Kantor UNESCO Jakarta Anwar Alsaid mengatakan,berdasarkan estimasi Institut Statistik UNESCO, padaperiode2007–2015dibutuhkan sebanyak 10 juta guru yang harus direkrut untuk pendidikan dasar saja. Hal ini, kata dia, merupakan tantangan yang dihadapi oleh banyak negara di dunia.“Untuk menyikapi gap ini, kita tidak hanya melihat pada kebutuhan dan distribusi guru saja, tetapi juga pelatihan, dukungan,dan kondisi kerja untuk guru,”katanya.

Guru Besar Universitas Negeri Jakarta Arief Rachman menyampaikan, kebiasaan-kebiasaan berpikir ilmiah di antara guru perlu dikembangkan. Caranya,kata dia,dengan secara terus-menerus membuat penelitian dan karya ilmiah. Dia mengatakan, jika di SMA ada kelompok ilmiah remaja,maka perlu ada kelompok ilmiah guru dan kelompok ilmiah dosen.“Ini semua nanti menghasilkan jurnaljurnal yang kaya.Kepala sekolah membuat kelompok-kelompok belajar di antara guru,”katanya. (hermansah)

_Seputar Indonesia_

SBY Harus Turun Tangan

SBY Harus Turun Tangan

JAKARTA(SI) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas (TK) menyesalkan tindakan tersangka kasus perjudian di Hotel Sultan,Raymond Teddy H,yang menggugat perdata tujuh media.

Dia menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun tangan menyelesaikan kasus tersebut. Menurut Taufik,tanpa bermaksud mengintervensi kasus hukum, Presiden bisa memanggil Kapolri JenderalPolBambangHendarsoDanuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji untuk berkoordinasi agar kasus tersebut tidak berlarut-larut. Presiden memang sudah mengimbau agar politisi tidak mengintervensi hukum, tetapi politisi mencampuri kebebasan pers bukan masalah. Tanpa kebebasan pers, tidak ada demokrasi.Taufik mengatakan,apabila turun tangan dalam masalah itu, Presiden tidak intervensi.“Presiden bisa panggil Kapolri dan Jaksa Agung untuk ditanyakan bagaimana keadaan sebenarnya. Kalau tidak dikoordinasikan, saya khawatir bisa terjadi lagi hal demikian.

Kalau ada untouchable man yang bisa bermain-main. Bukan Raymond yang kuat, tetapi polisi yang lemah,” ucap Taufik saat bertemu perwakilan pimpinan tujuh media di Gedung MPR/DPR,Jakarta,kemarin. Taufik yang didampingi Wakil Ketua MPR Hajrianto Y Thohari kemarin menerima kunjungan Pemred Harian Seputar IndonesiaSururi Alfaruq, Wapemred RCTI Putra Nababan, Wapemred Suara Pembaruan P Christian Mboeyk, Wapemred Detik.com Didik Supriyanto, Redpel Harian KompasBudiman Tanuredjo, dan Asisten Redpel RepublikaSubroto di kantornya. Taufik yang mengaku sudah mempelajari kronologi kasus tersebut menilai ada dugaan kejanggalan dalam proses hukum Raymond yang masih berjalan.

Untuk itu, demi menjaga kebebasan pers, semua pihak termasuk MPR dan khususnya Presiden SBY harus berperan aktif untuk ikut berjuang bersama- sama.“Kalau kebebasan pers saja sudah terancam,MPR juga bisa terancam,Presiden juga bisa terancam. Makanya,kita harus berjuang bersama.MPR tidak bisa membiarkan ini berlanjut,”tegasnya. Kasus ini bermula dari perkara kasus perjudian di Hotel Sultan yang menjadikan Raymond sebagai salah satu tersangka. Setelah berkasnya mondar-mandir dari penyidik Polri-kejaksaan, Raymond akhirnya dibebaskan dari tahanan karena sudah habis masa tahanannya.

Saat di luar tahanan,Raymond kemudian menggugat tujuh media massa nasional ke pengadilan negeri dengan alasan pencemaran nama baik. Raymond merasa nama baiknya tercemar karena pemberitaan tujuh media yang menyebut dirinya sebagai bandar judi pada Oktober 2008.Tujuh media yang digugat adalah Seputar Indonesia, RCTI,Suara Pembaruan,Kompas, Republika,Warta Kota,dan Detik. com.Raymond meminta tujuh media tersebut membayar ganti rugi sebesar USD16 juta.Selain pada media,Raymond juga menggugat Dewan Pers dan Markas Besar Kepolisian Negara RI (Mabes Polri) sebagai tergugat I dan II. Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari menambahkan,upaya memojokkan pers harus dilawan secara masif oleh semua pihak.

Untuk itu, dia menyarankan agar media juga meminta dukungan kepada masyarakat sipil termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan ormas. Jika itu tidak dilawan, media bisa dituntut oleh siapa pun meski dasar pijakan dalam pemberitaan sudah jelas. “Tuntutan perdata ini merupakan lonceng kematian bagi media. Upaya memojokkan pers harus dilawan secara masif.Media harus kerja sama dan menggalang dukungan untuk melawan upaya-upaya seperti ini,”ungkapnya. Menurut politikus Partai Golkar ini, memerkarakan media baik secara pidana maupun perdata tidak sejalan dengan semangat konstitusi. Dia mengungkapkan, dalam Pasal 28 UUD 1945 secara tegas menjamin kebebasan informasi.

“Menyebarluaskan informasi berdasarkan jumpa pers dan rilis yang resmi sudah sejalan dengan konstitusi,” ungkapnya. Pemred Harian Seputar IndonesiaSururi Alfaruq mengatakan,kasus gugatan terhadap tujuh media oleh Raymond telah membuka mata publik bahwa betapa kuatnya seorang Raymond di hadapan Mabes Polri dan Kejaksaan Agung. Raymond juga seperti tidak tersentuh hukum meskipun Presiden SBY sudah memberikan pernyataan soal kasus tersebut. “Banyak tokoh yang sudah memberikan pernyataan, bahkan Presiden juga sudah,tetapi tohpernyataan para tokoh itu belum membawa pengaruh sangat signifikan. Untuk itu, kami berharap pimpinan MPR memberikan perhatian agar ini tidak menjadi ancaman yang lebih besar bagi kebebasan pers,”kata Sururi.

Redpel Kompas Budiman Tanuredjo menambahkan,salah satu kejanggalan yang terkuak di pengadilan adalah munculnya rilis Mabes Polri yang berbeda dari rilis yang diterima wartawan terkait penggerebekan perjudian pada Oktober 2008. Dalam rilis yang dimiliki wartawan, kata Budiman, Raymond disebutkan sebagai buron. Tetapi, dua tahun berikutnya saat persidangan perdata muncul di rilis yang berstempel Polri kata “buron”hilang. (rahmat sahid)

_Seputar Indonesia_

Siswa Gagal UN Butuh Konseling

Siswa Gagal UN Butuh Konseling

Palmerah, Warta Kota

SEJUMLAH 11.705 siswa SMA, SMK, dan MA di DKI Jakarta membutuhkan konseling karena tekanan mental akibat gagal lulus ujian nasional (UN). Mereka harus dibangkitkan rasa percaya dirinya agar berhasil dalam UN ulangan yang segera diikuti para siswa itu.

Menurut anggota Komisi E DPRD DKI Ichwan Jayadi, Kamis (29/4), Dinas Pendidikan (Disdik) DKI harus mengambil inisiatif untuk bisa menjembatani kebutuhan siswa gagal UN itu. "Sejumlah siswa yang gagal UN itu perlu dikumpulkan untuk mendapatkan konseling atau terapi agar bisa cepat memulihkan depresi atau stres yang dialami," katanya melalui telepon di Jakarta.

Jayadi menilai jika masalah stres itu tidak ditangani dengan baik, maka dikhawatirkan pukulan itu akan berpengaruh saat mereka mengikuti UN ulangan. Dampak psikologis itu dinilai bisa berakibat buruk, maka pencegahan harus dilakukan dengan pemberian terapi terhadap para siswa itu.

Anggota Komisi E DPRD DKI itu menilai manfaat konseling itu akan memotivasi siswa untuk belajar lebih baik pada sisa waktu yang tersedia untuk akhirnya lulus dengan nilai terbaik dalam UN ulangan mendatang.

Sementara itu, Kepala Bidang SMP/SMA Disdik DKI Amsani Idris menyatakan Disdik DKI sedang berupaya menyelidiki mengapa terjadi sejumlah siswa tidak lulus UN di DKI. "Kami berharap dengan mengetahui penyebabnya, maka bisa dicarikan solusi agar para siswa itu siap untuk menghadapi UN ulangan dengan nilai yang memuaskan," katanya.

Direktur RSUD Durensawit dr H Joni H Ismoyo SpKJ mengatakan, pihaknya siap membantu para pelajar yang baru mengalami kegagalan dalam UN. Tingkat stres dan depresi murid atas kegagalan ini tidak sama tingkatannya dan sangat tergantung siswanya. "Ada siswa yang mudah melupakan sesuatu yang terjadi, tapi ada yang butuh waktu lama pemulihannya," katanya melalui telepon.

Jenis tekanan itu, kata Joni, adalah stres ringan yang bisa diatasi oleh guru bimbingan dan penyuluhan atau orangtua siswa. "Namun ada tingkatan kondisi yang sampai tidak mau makan, susah tidur, dan lainnya. Depresi berat biasanya si penderita sering teriak-teriak dan sampai berusaha untuk bunuh diri, karena itu harus dirawat di RS," katanya seraya menyebutkan pihaknya membuka RS Durensawit untuk mengatasi sejumlah siswa yang mengalami tekanan mental akibat gagal UN. (Gede Moenanto)